Kolaborasi yang apik antar petani, kelompok tani, dan juga dinas pertanian merupakan cara yang ampuh agar permasalahan-permasalahan seputar pertanian bisa langsung dieksekusi dan didapatkan solusi yang jitu. Pengadaan infrastruktur yang cepat pun menjadi dukungan yang cukup nyata dari pemerintah bagi kesejahteraan para petani di desa yang jauh dari kota.

Pemerataan Keberadaan Kelompok Tani 

Permasalahan yang kerap kali saya lihat dan perhatikan adalah kurang optimalnya pengadaan air untuk irigasi sawah. Jika tidak ada hujan terkadang para petani kebingungan sebab selokan yang biasanya dijadikan sumber air untuk lahan pertanian kering. Alhadil para petani kebingungan dan memilih pasrah dengan permasalahan yang ada.

Selain permasalah irigasi, tampaknya di desa saya pun jarang sekali atau bahkan tidak ada sosialisasi terhadap para petani perihal bagaimana cara untuk meningkatkan produksi beras yang ada, tidak ada pengetahuan yang didapatkan oleh para petani untuk menunjang mata pencahariannya. Sehingga, hal ini menjadi pertanyaan bagi saya, apakah memang tidak semua desa memiliki program Kelompok Tani, atau hanya di desa saya yang memang masih belum memiliki Kelompok Tani.

Jika pemerintah sudah bisa memastikan keberadaan Kelompok Tani ini tentunya hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat sebuah mekanisme untuk memberdayakan para petani untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Bukan hal yang tabu jika seseorang memang mengandalkan hidupnya hanya dari hasil pertanian, sehingga peran aktif pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk menghilangkan kantong-kantong kemiskinan di pedesaan.

Urgensi Keberadaan Kelompok Tani

Dengan adanya Kelompok Tani yang aktif disetiap desa, setiap petani bisa mengadukan permasalahan pertanian yang dihadapinya kepada ketua Kelompok Tani yang ada. Kelompok Tani tidak membutuhkan sebuah kantor khusus, bahkan tidak perlu sebuah kantor. Sebab, yang dibutuhkan adalah sosok ketua yang memang bisa menjadi penyambung lidah dari para petani ke pihak terkait seperti Dinas Pertanian. Campur tangan dari pemerintah desa tentu sangat dibutuhkan karena Kelompok Tani berada area pemerintahan desa.

Permasalahan yang dialami oleh petani bisa langsung disampaikan kepada ketua Kelompok Tani yang ada. Selanjutnya, ketua Kelompok Tani bisa berdiskusi dengan pihak Dinas Pertanian terkait untuk memecahkan permasalahan yang ada. Ini adalah mekanisme sederhana yang saya yakini bisa dijalankan disetiap desa.

Dengan adanya Kelompok Tani harapannya setiap permasalahan bisa mendapatkan solusi dengan cepat dan tepat. Sehingga, para petani di desa tidak perlu lagi sedih sendiri dan dirundung pilu karena hasil panen anjlok akibat kekeringan atau hama yang menyerang tanamannya.

Optimalisasi Keberadaan Kelompok Tani untuk Pemerataan Infrastruktur

Jika setiap desa sudah memiliki Kelompok Tani, hal selanjutnya adalah melakukan optimalisasi terhadap keberadaan Kelompok Tani tersebut. Optimalisasi yang dilakukan adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap para ketua Kelompok Tani untuk pro aktif terhadap penyelesaian permasalahan para petani di daerahnya.

Para ketua ini juga diperbolehkan untuk mengajukan sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian kepada pemerintah. Kelompok Tani juga bisa mengelola alat-alat pertanian yang bisa digunakan oleh para petani di wilayah tersebut. Sehingga, pemerataan infrastruktur pertanian benar-benar merata dan bisa dirasakan oleh seluruh petani di Indonesia.

Selain itu, Kelompok Tani juga bisa membuat koperasi pupuk atau koperasi benih untuk menunjang kebutuhan para petani. Tentunya, pengadaan pupuk dan benih ini bisa bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk mendapatkan pupuk dan benih terbaik.

Begitu pentingnya keberadaan Kelompok Tani di masyarakat harusnya membuat pemerintah sadar akan urgensi keberadaan Kelompok Tani. Penyelesaian masalah yang cepat akan sangat membantu petani yang hidupnya mengandalkan hasil pertanian.

Bukti Konkrit Optimalisasi Kelompok Tani dan Pencapaiannya

Salah satu program pemerintah lewat Dirjen Prasaran dan Sarana Pertanian, Kementan adalah melakukan upaya peningkatan infrastruktur irigasi pertanian dengan melakukan rehabilitasi dan peningkatan fungsi jaringan irigasi tersier serta melakukan pengembangan irigasi perpompaan.

Program ini dilaksanakan dengan memberdayakan Perkumpulan Petani dan Pemakai Air (P3K) dan Kelompok Tani. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan para petani terhadap kebutuhan irigasi untuk pertanian sehingga dapat membantu dalam meningkatkan produksi pertanian.

Mekanisme dari program ini adalah melalui pola transfer dana pemerintah langsung ke rekening kelompok penerima manfaat. Dalam prosedur seperti ini tentunya Kelompok Tani sangatlah dibutuhkan dalam menunjang pemerataan infrastruktur yang ada. Capaian dari program ini adalah naiknya (Indeks Pertamanan)  IP sebesar 0,5 di wilayah dengan perbaikan irigasi.

Selain itu, program yang harus dilakukan pemerintah dalam upaya memerangi kantong-kantong kemiskinan di desa adalah dengan mengadakan system pembiayaan usaha, modernisasi system mekanisasi, penyediaan pupuk.

Sebagai masyarakat yang tinggal di desa tentunya untuk menyuarakan aspirasi mereka sangatlah sulit jika langsung melakukan info kepada dinas pertanian di kabupaten. Sehingga, keberadaan Kelompok Tani tentu akan mendukung pekerjaan para petani untuk meningkatkan produksinya.

Upaya peningkatan kualitas hidup para petani sangatlah penting untuk dilakukan. Jika mata pencaharian sebagai petani sudah lagi tidak dilirik oleh masyarakat bukan tidak mungkin kita akan mengalami masa krisis petani. Oleh sebab itu, sebelum hal tersebut terjadi pemerintah harus benar-benar memperhatikan kehidupan para petani terutama dalam meningkatkan kehidupan petani itu sendiri.

Dengan adanya Kelompok Tani yang aktif disetiap desa, setiap petani bisa mengadukan permasalahan pertanian yang dihadapinya kepada ketua Kelompok Tani yang ada. Kelompok Tani tidak membutuhkan sebuah kantor khusus, bahkan tidak perlu sebuah kantor. Sebab, yang dibutuhkan adalah sosok ketua yang memang bisa menjadi penyambung lidah dari para petani ke pihak terkait seperti Dinas Pertanian. Campur tangan dari pemerintah desa tentu sangat dibutuhkan karena Kelompok Tani berada area pemerintahan desa.

Permasalahan yang dialami oleh petani bisa langsung disampaikan kepada ketua Kelompok Tani yang ada. Selanjutnya, ketua Kelompok Tani bisa berdiskusi dengan pihak Dinas Pertanian terkait untuk memecahkan permasalahan yang ada. Ini adalah mekanisme sederhana yang saya yakini bisa dijalankan disetiap desa.

Dengan adanya Kelompok Tani harapannya setiap permasalahan bisa mendapatkan solusi dengan cepat dan tepat. Sehingga, para petani di desa tidak perlu lagi sedih sendiri dan dirundung pilu karena hasil panen anjlok akibat kekeringan atau hama yang menyerang tanamannya.

Optimalisasi Keberadaan Kelompok Tani untuk Pemerataan Infrastruktur

Jika setiap desa sudah memiliki Kelompok Tani, hal selanjutnya adalah melakukan optimalisasi terhadap keberadaan Kelompok Tani tersebut. Optimalisasi yang dilakukan adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap para ketua Kelompok Tani untuk pro aktif terhadap penyelesaian permasalahan para petani di daerahnya.

Para ketua ini juga diperbolehkan untuk mengajukan sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian kepada pemerintah. Kelompok Tani juga bisa mengelola alat-alat pertanian yang bisa digunakan oleh para petani di wilayah tersebut. Sehingga, pemerataan infrastruktur pertanian benar-benar merata dan bisa dirasakan oleh seluruh petani di Indonesia.

Selain itu, Kelompok Tani juga bisa membuat koperasi pupuk atau koperasi benih untuk menunjang kebutuhan para petani. Tentunya, pengadaan pupuk dan benih ini bisa bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk mendapatkan pupuk dan benih terbaik.

Begitu pentingnya keberadaan Kelompok Tani di masyarakat harusnya membuat pemerintah sadar akan urgensi keberadaan Kelompok Tani. Penyelesaian masalah yang cepat akan sangat membantu petani yang hidupnya mengandalkan hasil pertanian.

Bukti Konkrit Optimalisasi Kelompok Tani dan Pencapaiannya

Salah satu program pemerintah lewat Dirjen Prasaran dan Sarana Pertanian, Kementan adalah melakukan upaya peningkatan infrastruktur irigasi pertanian dengan melakukan rehabilitasi dan peningkatan fungsi jaringan irigasi tersier serta melakukan pengembangan irigasi perpompaan.

Program ini dilaksanakan dengan memberdayakan Perkumpulan Petani dan Pemakai Air (P3K) dan Kelompok Tani. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan para petani terhadap kebutuhan irigasi untuk pertanian sehingga dapat membantu dalam meningkatkan produksi pertanian.

Mekanisme dari program ini adalah melalui pola transfer dana pemerintah langsung ke rekening kelompok penerima manfaat. Dalam prosedur seperti ini tentunya Kelompok Tani sangatlah dibutuhkan dalam menunjang pemerataan infrastruktur yang ada. Capaian dari program ini adalah naiknya (Indeks Pertamanan)  IP sebesar 0,5 di wilayah dengan perbaikan irigasi.

Selain itu, program yang harus dilakukan pemerintah dalam upaya memerangi kantong-kantong kemiskinan di desa adalah dengan mengadakan system pembiayaan usaha, modernisasi system mekanisasi, penyediaan pupuk.

Sebagai masyarakat yang tinggal di desa tentunya untuk menyuarakan aspirasi mereka sangatlah sulit jika langsung melakukan info kepada dinas pertanian di kabupaten. Sehingga, keberadaan Kelompok Tani tentu akan mendukung pekerjaan para petani untuk meningkatkan produksinya.

Upaya peningkatan kualitas hidup para petani sangatlah penting untuk dilakukan. Jika mata pencaharian sebagai petani sudah lagi tidak dilirik oleh masyarakat bukan tidak mungkin kita akan mengalami masa krisis petani. Oleh sebab itu, sebelum hal tersebut terjadi pemerintah harus benar-benar memperhatikan kehidupan para petani terutama dalam meningkatkan kehidupan petani itu sendiri.